Dagelan Aktivis Dakwah: Syariat! Syariat! Pokoknya Syariat Islam!

Jaman dulu, waktu aku belum seganteng sekarang (kebanyakan pada bilang “imut”, bukan “ganteng”), aku pernah menulis tentang ketidak-setujuanku kalo Negara kita tercinta ini “terpaksa” menerapkan “Syariat Islam”.

Ada 1 alasan pokok kenapa aku menolak penerapan sistem pemerintahan berjudul Syariat Islam itu (aku bilang “berjudul”, lho. Sekali lagi: “Berjudul”). Alasannya tentu saja adalah apakah seluruh komponen bangsa ini siap dengan penerapan sistem baru tersebut, selain apakah dengan sistem baru tersebut tidak akan menimbulkan huru-hara berkepanjangan di negeri ini.

Aku mengangkat tema ini lagi gara-gara jengah dengan anak-anak muda di kampusku yang anggota – istilahnya Pramur – Lembaga Dakwah Kampret, yang berteriak-teriak ngawur minta supaya Syariat Islam segera disahkan sebagai dasar negara.

Negeri ini, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tetaplah sebuah negeri yang majemuk. Terdiri dari berbagai macam kepercayaan yang dianut penduduknya. Tidakkah dengan Syariat Islam itu nanti justru akan menimbulkan berbagai penolakan oleh beberapa komponen anak bangsa di negeri ini?

Sudah jadi fitrah manusia untuk menolak hukum dari agama lain sebagai landasan hidupnya. Gengsi, istilahnya. Ini berlaku buat semua pemeluk agama di Indonesia. Nggak peduli hukum itu sebenarnya bermaksud baik atau tidak, umat Islam pastilah bakal menolak hukum yang bersumber dari ajaran agama Kristen. Pun Kristen juga bakal menolak hukum Hindu, Hindu menolak Buddha, Buddha menolak Katolik, Katolik menolak Islam, dan seterusnya, dan seterusnya.

Itu sangat wajar. “Itu kan hukum agama mereka, bukan hukum agama kita. Ngapain kita repot-repot ikut menjalankan?” Ungkapan-ungkapan seperti itu pasti bakal keluar dari mulut seseorang yang “dipaksa” untuk hidup menurut aturan agama yang tidak dianutnya.

Ini dia yang bakal jadi permasalahan. Lihat aja, perda syariat yang diterapkan di beberapa daerah akhir-akhir ini akhirnya memicu daerah lain untuk menerapkan perda sesuai dengan agama mayoritas penduduk di daerahnya. Dan lihatlah betapa umat Islam sendiri berreaksi tidak adil terhadap hal ini. Mereka kebakaran jenggot dan mati-matian menolak, misalnya, perda Injil di Manokwari. Padahal, pernahkah umat Islam mempertimbangkan reaksi penolakan terhadap penerapan perda syariat dari umat lain di luar Islam?

Kita semua tahu pandangan dunia terhadap umat Islam. Islam disebut-sebut sebagai agama pembantai, pengacau, dan anti-perdamaian gara-gara ulah segelintir oknum (katanya) jihad yang tidak bertanggung-jawab. Orang-orang di luar Islam sudah lebih dulu alergi mendengar kata “Islam” sebelum berniat bersentuhan sedikit dengan Islam. Citra Islam sebagai rahmat bagi semesta alam sudah ternoda lebih dulu.

Lalu, jika mereka (aku menunjuk kepada mereka yang suka demo-demo menenteng spanduk dan poster bertuliskan “Tegakkan Syariat Islam di Indonesia”) memaksakan penerapan Syariat Islam di Indonesia, sudahkah mereka memperhitungkan reaksi dari umat beragama lainnya?

Bayangkan bagaimana reaksi masyarakat Bali yang sebelumnya pernah dilukai gara-gara kasus conthongan seorang A.M. Saefuddin pada masa kampanye pemilu yang berkata, “Maukah saudara-saudara diperintah oleh seorang presiden yang beragama Hindu?” demi menjegal langkah Megawati Soekarnoputri. Lalu bayangkan juga bagaimana kira-kira reaksi masyarakat di belahan Indonesia timur di mana Islam bukanlah agama mayoritas di sana.

Aku tanya, pentingkah persatuan Indonesia? Prihatinkah kita melihat satu-persatu daerah di Indonesia memberontak demi melepaskan diri dari kekuasaan sebuah Khilafah Islamiyah yang berjudul Indonesia?

Jika menjawab “tidak”, maaf, respekku terhadap yang menjawab demikian saat ini juga jatuh ke titik nol!

Negara ini dibangun bukan oleh orang Islam saja, Dab. Thomas Matulessy, Gusti Ktut Jelantik, I Gusti Ngurah Rai, Sisingamangaraja, Douwes Dekker, Martha Kristina Tiahahu, dan yang lainnya, semuanya memiliki saham atas tanah Indonesia ini.

Itu alasanku yang pertama.

Yang tambahan, Syariat Islam macam apa yang ingin dibentuk di Indonesia? Islam menurut pemahaman siapa yang bakal disahkan sebagai dasar negara? Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama? Atau Jamaah Tabligh? Atau Salafiyah? Sunni? Atau Syi’ah? Hizbut Tahrir? Atau malah JIL? Yang mana? Jawab!

Kita semua juga tahu, di level akar-rumput, simpatisan NU masih sering bertengkar dengan kader-kader Muhammadiyah. Jamaah Tabligh disalah-salahkan oleh orang-orang Salafiyah. Yang mengaku Sunni juga menganggap Syi’ah sebagai aliran sesat. Jadi, Islam model mana yang mau diterapkan kalau ternyata umat Islam sendiri tidak satu suara, yang satu memproklamirkan sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah? Tidakkah pemerintahan Indonesia justru rawan kudeta? Ketika yang satu berkuasa, yang lain berusaha menggulingkannya.

Daripada berteriak-teriak minta Syariat Islam diterapkan, ada PR yang jauh lebih penting. Tunjukkan dulu Islam itu benar-benar rahmat bagi semesta alam. Tunjukkan nila-nilai dasar seorang muslim kepada dunia. Buat orang-orang di luar Islam simpati terlebih dahulu kepada Islam, barulah bicara tentang Khilafah Islamiyah. Kalau seperti sekarang ini, mustahil Islam bisa diterima secara global.

Nggak usah bicara tentang sistem yang berjudul mati Syariat Islam. Terapkan dulu pelan-pelan. Nggak usah secara sok revolusioner ingin mengubah sistem pemerintahan kita kepada Syariat Islam. Kalau contoh di paragraf di atas sudah bisa diterapkan, silahkan terapkan ajaran Islam secara pelan-pelan. Nggak usah memaksakan memakai judul “Syariat Islam”, yang penting kan esensinya, bukan namanya. Jangan pakai cara-cara yang “mentang-mentang mayoritas”. Cara-cara nggak dewasa kayak gitu cuma bakal bikin orang-orang tambah alergi.

Lebih baik mana, sih, antara nama Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi perilaku masyarakatnya islami dibanding dengan Khilafah Islamiyah Indonesia tapi isinya bobrok semua? Lebih penting judul atau esensi?

Perbaiki dulu moral masyarakatnya barulah bicara ke sistem! Jangan pakai cara yang hanya bakal bikin orang berpendapat “yang mayoritas memaksakan kehendaknya kepada yang minoritas”. Semuanya butuh perjuangan panjang dan terkonsep. Nggak bisa cuma dengan cara-cara instan seperti ngadain long-march sambil nenteng-nenteng poster disambi teriak-teriak via megaphone. Percuma. Itu semua cuma kegiatan sampah yang nggak produktif!

Lagian, apa dengan demo-demo kapiran begitu masyarakat bisa simpati? Demo yang selama ini aku lihat cuma didasarkan atas kepentingan kelompok saja, bukan atas nama masyarakat Indonesia.

Mereka demo tapi mendemokan sesuatu yang percuma. Energinya cuma dihabiskan untuk sesuatu yang tidak jelas. Ada di mana para tukang demo itu ketika masyarakat kecil ditekan “kebuasan” kaum kapitalis? Apakah mereka menggelar demo juga untuk membela rakyat kecil? Pernahkah mereka mengadakan aksi yang berpihak kepada rakyat? Bagaimana rakyat mau simpati kalo mereka tidak pernah bersentuhan langsung dengan rakyat?

Ada di mana mereka ketika penggusuran meminta korban para pedagang kecil? Ada di mana mereka ketika kelaparan terjadi di mana-mana? Ada di mana mereka ketika tekawe-tekawe kita banyak yang diperkosa di negeri yang – konon – negeri muslim? Ada di mana mereka ketika ongkos untuk pencerdasan anak bangsa ini semakin tinggi?

Mungkin aku memang ga gawul dan sering luput informasi. Tapi aku hanya melihat aksi-aksi pembela kebenaran itu biasanya ketika bulan Ramadhan. Heroik, Dab. Demo sambil bawa-bawa senjata dan kemudian melakukan pengrusakan di tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Kali lain, mereka mengganyang orang-orang yang disinyalir berhaluan kiri. Dianggap komunis. Padahal, apa, sih, dosanya dengan menjadi seorang komunis? Kesempatan yang beda, anggota jamaah yang dianggap sesat diburu dan kemudian diperlakukan dengan cara yang sama sekali tidak islami.

Tapi ada di mana mereka ketika masyarakat kecil butuh pembelaan?

Inikah profil orang-orang yang katanya menuntut penegakan Syariat Islam di bumi pertiwi ini? Mereka lebih suka menzalimi masyarakat atas nama Islam dibanding dengan membela masyarakat yang dizalimi dan ditekan oleh para kapitalis. Padahal seharusnya mereka sadar, tanpa masyarakat tidak akan pernah ada suatu negara.

Stop demo-demo yang cuma bikin jalanan macet dan membuyarkan konsentrasi pengguna jalan. Stop nempel-nempel poster tidak berguna yang space-nya seharusnya bisa dipakai untuk menempelkan pengumuman lowongan kerja demi mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Bersikaplah realistis. Lebih berpihaklah pada rakyat. Buatlah solusi nyata untuk masyarakat negeri ini atau Pancasila harga mati!

Diam, meskipun itu egois, dalam hal ini jauh lebih baik daripada berteriak-teriak tanpa makna.